Cari Blog Ini

Memuat...

Senin, 10 Oktober 2011

LKS 1 PELAKSANAAN OTOMI DAERAH


MATERI POKOK : PELAKSANAAN OTOMI DAERAH

KELAS/SEMESTER : IX/1
____________________________________________

Standar Kompetensi   :Memahami Pelaksanaan Otonomi Daerah Kompetensi Dasar                     :Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah
Materi Pokok                           : Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
Kelas                                       : IX / 1



BAGIAN 1
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat di antara 4 (empat) alternatif jawaban yang tersedia!

1.    Kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh ....
a.    Pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah
b.    Daerah-daerah lebih kretaif dalam mengembangkan sumber dayanya
c.     Terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
d.    Putera-putera daerah dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya
2.    Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah....
a.                    Undang-Undang RI no. 20 tahun 2004
b.                    Undang-Undang RI no. 21 tahun 2004
c.                     Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004
d.                    Undang-Undang RI no. 33 tahun 2004
3.    Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah....
a.                    Undang-Undang RI no. 20 tahun 2004
b.                    Undang-Undang RI no. 21 tahun 2004
c.                     Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004
d.                    Undang-Undang RI no. 33 tahun 2004
4.    Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah....
a.    Propinsi           b.Kabupaten/Kota      c.Kota Administratif    d.Desa
5.    Komponen-komponen pemerintah pusat adalah....
a.                    Presiden, menteri dan gubernur
b.                    Presiden,DPR dan menteri
c.                     Presiden,dan para menteri
d.                    Presiden, ketua DPR,dan Ketua mahkamah Agug
6.    Penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan....
  1. Desentralisasi
  2. Dekonsentrasi
  3. Tugas pembantuan
  4. Otonomi daerah
7.    Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dinamakan....
  1. Desentralisasi
  2. Dekonsentrasi
  3. Tugas pembantuan
  4. Otonomi daerah
8.    Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia dinamakan....
  1. Gubernur
  2. Bupati
  3. Walikota
  4. DPRD II
9.    Perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah nondepartemen di daerah dinamakan....
  1. Instansi berwenang
  2. Instansi horizontal
  3. Instansi departemen
  4. Instansi vertikal
10.    Pemerintah terendah dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dinamakan....
  1. RT
  2. RW
  3. Desa
  4. Kecamatan
11.    Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan jenis-jenis desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sadu ?
  1. Desentrasisasi politik
  2. Desentarlisasi ekonomi
  3. Desentralisasi administrasi
  4. Desentralisasi hukum
12.    Bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah, kecuali :
  1. Politik
  2. Agama
  3. Sosial budaya
  4. Keuangan

13.    Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah....
  1. Gubernur
  2. Bupati
  3. Walikota
  4. DPRD Kabupaten
14.    Badan eksekutif di daerah kota adalah....
  1. Gubernur
  2. Bupati
  3. Walikota
  4. DPRD II
15.    Badan legislatif di kabupaten adalah....
  1. Gubernur
  2. Bupati
  3. Walikota
  4. DPRD II
16.    Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah ,meliputi, kecuali :
  1. Pekerjaan umum
  2. Kesehatan
  3. Pendidikan
  4. Fiskal
17.    Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah....
  1. Sejajar
  2. Lebih tinggi
  3. Lebih rendah
  4. Lembaga otonom
18.    Kepala Daerah dan DPRD harus bekerjasama dalam menetapkan....
  1. Kepala daerah
  2. Peraturan daerah
  3. Keputusan daerah
  4. Pengangkatan pejabat daerah

19.    Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya ....
  1. 4 tahun
  2. 5 tahun
  3. 6 tahun
  4. 10 tahun
20.    Keuangan daerah yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebesar....
  1. 10%
  2. 20%
  3. 80%
  4. 90%


BAGIAN II
Kerjakan semua soal dibawah ini secara tepat dan singkat !
1.    Jelaskan perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom!
2.    Jelaskan perbedaan kelurahan dan desa!
3.    Sebutkan tugas-tugas DPRD Kabupaten/Kota!
4.    Sebutkan hak-hak yang dimiliki DPRD Kabupaten/Kota!
5.    Sebutkan 3 kewenangan daerah di wilayah laut!

1 komentar: