SOAL-SOAL OTONOMI DAERAH 2012-2013
·
Perangkat Negara kesatuan Republik Indonesia
yang terdiri dari Presiden beserta para meneteri disebut….
a. Pemerintah
b. Cabinet
c. Menteri
d. lembaga
· Pelimpahan
wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
dan/atau perangkat pusat di daerah, adalah pengertian dari ….
a.
Dekonsentrasi c. Desentralisasi
b.
Tugas pembantuan d.
Desentralisasi
·
Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah
kepada Daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah
pengertian….
a. Dekonsentrasi
b. Desentralisasi
c. Tugas
pembantuan
d. desentralisasi
·
Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, adalah pengertian
dari….
a. Otonomi
daerah
b. Daerah
otonom
c. Daerah
provinsi
d. Daerah
kabupaten
·
Kesatuan
masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan
Negara kesatuan Republik Indonesia,dinamakan ....
a.
Otonomi
daerah
b.
Daerah
otonom
c.
Daerah
territorial
d.
Daerah
kabupaten
·
Wilayah
kerja Gubernur selaku wakil pemerintah, disebut….
a. wilayah kerja
b. Wilayah
Administrasi
c. wilayah kekuasaan
d. wilayah
pemerintahan
·
Kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah
kabupaten, adalah….
a.
Kecamatan
b.
kelurahan
c.
Desa
d.
Kota
·
Desentralisasi
yang bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai
sumber dana, adalah….
a.
desentralisasi
politik
b.
desentralisasi
administrasi
c.
desentralisasi
fiscal
d.
desentralisasi
ekonomi
·
Desentralisasi
bermakana kewenangan mengurus, dan mengatur rumah tangga daerah diserahkan
kepada masyarakat di daerah.Pemerintah pusat hanya berperan sebagai berikut,
kecuali….
a.
supervisor,
b.
pemantau,
c.
pengawas
dan penilai
d.
penilai
dan penentu
·
Perh
atikan pernyataan dibawah ini
1. Peningkatan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakatyang semakin baik.
2.
Pengembangan kehidupan demokrasi.
3.
Keadilandan Pemerataan.
4.
persaingan antar daerah dan kota
5.
Mendorong untuk memberdayakan masyarakat
Dari
pernyataan di atas yang termasuk tujuan pemberian otonomi daerah, adalah….
a.
1,2,3,dan
4
b.
1,2,3,dan
5
c.
1,2,
4 dan 5
d.
2,3,4
dan 5
·
“Pemerintah
daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan”, pernyataan tersebut dalam ….
a.
UUD
1945 pasal 18 ayat 1
b.
UUD
1945 pasal 18 ayat 2
c.
UUD
1945 pasal 18 ayat 3
d.
UUD
1945 pasal 18 ayat 4
·
Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahandaerah, yang diatur dengan
undang-undang, pernyataan tersebut terdapat dalam ….
e.
UUD
1945 pasal 18 ayat 1
f.
UUD
1945 pasal 18 ayat 2
g.
UUD
1945 pasal 18 ayat 3
h.
UUD
1945 pasal 18 ayat 4
·
Otonomi
Daerah mulai dilaksanakan pada tahun 2001 berdasarkan kepada…
a.
UU
Nomor 23 tahun 1999
b.
UU
Nomor 32 tahun 2004
c.
UU
Nomor 33 Tahun 2004
d.
UU
Nomor 13 tahun 2008
·
Perubahan
kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 diatur dalam….
a.
UU
Nomor 3 Tahun 2005
b.
Perpu
Nomor 3 tahun 2005
c.
UU
Nomor 13 Tahun 2008
d.
UU
Nomor 23 Tahun 2008
·
Penyelenggaraan
asas desentralisasi secara utuh dan
bulat dilaksanakan di Daerah
a.
Kabupaten dan Daerah Kota
b.
Provoinsi
dan kota
c.
Provinsi
dan kabupaten
d.
Kabupaten
dan desa
·
Asas
yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten; Daerah Kota, dan
Desa, adalah ….
a.
tugas
pembantuan
b.
desentralisasi
c.
dekonsentrasi
d.
sentralisasi
·
Kewenangan
pemerintah pusat tersebut di bawah ini, kecuali ….
a.
Moneter c. Piskal
b.
Politik
luar negeri d. Sosial budaya
·
Kewenangan
pemerintah pusat, adalah….
a.
pendidikan c. social buday
b.
kesehatan d. agama
·
Penanggulangan
masalah sosial lintas kabupaten/kota, merupakan kewenangan….
a.
Pusat
b.
Provinsi
c.
Kabupaten
d.
Kota
·
Pemerintah
Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya, adalah
sebagai….
a.
Badan
legislatif
b.
Badan
eksekutif
c.
Badan
yudikatif
d.
Badan
komunikatif
Fungsi
DPR yang berkaitan dengan pembentukan
peraturan daerah, yang meliputi pembahasan dan memberikan
persetujuan
terhadap Raperda, serta hak anggota DPRD untuk mengajukan Raperda merupakan fungsi ….
a. Anggaran
b. Legislasi
c. Pengawasan
d. Penilaian
·
Fungsi
DPR yang berkaitan dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan
lainnya serta kebijakan pemerintah daerah adalah ….
a. Anggaran
b. Legislasi
c. Pengawasan
d. Penilaian
·
Pasal
18 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan, bahwa ”pemerintah
daerah provinsi, daerah kabupaten,
dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota anggotanya dipilih
….
a.
melalui
pemilihan umum
b.
pemilu
kepala daerah
c.
oleh
kepala daerah
d.
oleh
gubernur
·
Pasal
18 ayat (4) UUD 1945, menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara
demokratis, berarti….
a.
Dipilih
rakyat melalui Pilkada
b.
Dipilih
oleh anggota DPRD
c.
Dipilih
melalui pemilu legislatif
d.
Dipilih
melalui pemilu lyudikatif
·
Mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil kepala daerah kepada Presiden
melalui Menteri Dalam Negeri ,adalah tugas dan wewenang….
a. DPRD Propinsi
b. DPRD kabupaten
c. DPRD kota
d. DPR dan DPD
·
Mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil kepala daerah kepada Menteri dalam
negeri melalui Gubernur, adalah tugas dan wewenang ….
a.
DPRD
Provinsi c. DPRD Kota
b.
DPRD
Kabupaten d. DPR dan DPD
·
Hak
DPRD tersebut dibawah ini , kecuali….
a.
Interpelasi
b.
Angket
c.
Mengajukan
pertanyaan
d.
Menyampaikan
pendapat
·
Hak
anggota DPRD, adalah….
a.
Interpelasi
b.
Angket
c.
Menyatakan
pendapat
d.
Mengajukan
pertanyaan
·
Memimpin
penyelenggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama DPRD, adalah tugas dan wewenang….
a.
DPRD
b.
DPD
c.
Kepala
Daerah
d.
Instansi
vertical
·
Menerima
laporan keterangan pertanggung jawababn kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, adalah tugas dan wewenang….
a.
DPRD c. Bupati
b.
Gubernur d. Walikota
Sumber-sumber
keuangan daerah dalam pelaksanaan
desentralisasi
adalah : Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
yang terdiri atas , kecuali …
a. Hasil Pajak Daerah;
b. Hasil Restribusi Daerah;
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah
d.
Dana Alokasi Khusus
·
Dana yang
bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, adalah….
a.
DAU b.DAK c.APBN d.APBD
·
Dana yang
berasal dari APBN yang dipergunakan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
pada daerah tertentu sesuai prioritas nasional, adalah….
a.
DAU
b.DAK c.APBN d.APBD
·
Penerimaan
Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan
dibagi dengan imbangan
a. 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90%
untuk Daerah
b. 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80%
untuk Daerah
c. 30% untuk Pemerintah Pusat dan 70%
untuk Daerah
d. 50% untuk Pemerintah Pusat dan 50%
untuk Daerah
·
Segala kebijakan, baik yang berkait dengan
hukum, peraturan perundangan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan
masyarakat banyak dan dibuat oleh lembaga yang berwenang disebut.....
a. Kebijakan
atasan b. Kepentingan
kelompok
c. Kebijakan
publik d. Peraturan
daerah
·
Perhatikan pernyataan di bawah ini
a.
ditujukan untuk kepentingan umum
b.
dibuat oleh yang berwenang
c.
kebijakan yang berkaitan dengan hukum dan
peraturan perundangan
d.
ditujukan untuk kelompok tertentu
Dari pernyataan diatas, yang bukan
ciri-ciri kebijakan publik adalah......
a. Nomor
1 b. Nomor 2 c. Nomor 3 d. Nomor 4
·
UU adalah kebijakan publik yang dikeluarkan
lembaga .......
a.
Presiden b.
DPR c.
Presiden dan DPR d. MPR
·
Perhatikan pernyataan di bawah ini....
1.
evaluasi kebijakan publik
2.
perumusan kebijakan publik
3.
isu / masalah publik
4.
penerapan kebijakan publik
Langkah-langkah
perumusan kebijakan publik yang paling benar adalah........
a.
3, 4, 2, 1
b.
3, 2, 4, 1
c.
3, 4, 1, 2
d.
2, 1, 4, 3
·
Faktor eksternal (faktor dari luar) yang
menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan publik di daerah
adalah....
a.
Masyarakat tidak tahu prosedur berpartisipasi
b.
Masyarakat tidak mau tahu
c.
Masyarakat telah terbiasa pada pola lama, yaitu
pembuatan peraturan tanpa keterlibatan masyarakat
d.
Adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat
justru akan memperlambat proses pembuatan kebijakan publik.
·
Di bawah
ini adalah pernyataan yang menunjukkan konsekwensi akibat ketidak aktifan
masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, kecuali.....
a.
Kebijakan publik yang dibuat tidak sesuai dengan
kepentingan masyarakat
b.
Kebijakan publik hanya menguntungkan kelompok
atau golongan tertentu
c.
Kebijakan publik dapat dimanfaatkan oknum-oknum
yang tidak bertanggung jawab.
d.
Kebijakan publik yang dikeluarkan dapat
mengayomi masyarakat
·
Bentuk kebijakan publik di daerah adalah...
a. UU b.
Peraturan Pemerint
b. Peraturan daerah d. Peraturan Desa
·
Penyelesaian masalah, apakah akan dimasukkan
dalam perumusan peraturan desa / daerah atau tidak berada pada tahap....
a.
Penyusunan agenda b. Perumusan kebijakan
c. Penetapan kebijakan d. Pelaksanaan kebijakan
·
Yang bukan merupakan dampak negatif yang dapat
merugikan masyarakat akibat dari kebijakan publik adalah....
a.
Perumusan kebijakan publik di daerah tidak memenuhi hak-hak rakyat secara
menyeluruh
b.
Kebijakan publik itu bisa jadi tidak sesuai
dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat
c.
Kebijakan publik itu dapat tidak sejalan atau bahkan bertentangan
dengan nilai-nilai masyarakat
d.
Kebijakan publik akan mensejahterakan seluruh
lapisan masyarakat
·
Salah
satu bentuk partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik dapat dilihat . .
.
a.
Pemahaman
masyarakat c. Reaksi
masyarakat
b.
Kesadaran
masyarakat d.
Kepatuhan masyarakat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar