SOAL SOAL OTONOMI DAERAH 2012

SOAL SOAL OTONOMI DAERAH 2012

1. Perangkat Negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri disebut…. a. Pemerintah b. Pemerintah daerah c. Menteri d. lembaga 2. Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah pengertian…. a. Dekonsentrasi b. Desentralisasi c. Tugas pembantuan d. desentralisasi 3. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, adalah pengertian dari…. a. Otonomi daerah b. Daerah otonom c. Daerah provinsi d. Daerah kabupaten 4. Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,adalah pengertian dari .... a. Otonomi daerah b. Daerah otonom c. Daerah territorial d. Daerah kabupaten 5. Wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah, disebut…. a. wilayah kerja b. Wilayah Administrasi c. wilayah kekuasaan d. wilayah pemerintahan 6. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten, adalah…. a. Kecamatan B.kelurahan C. Desa D. Kota 7. Desentralisasi yang bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana, adalah…. a. desentralisasi politik b. desentralisasi administrasi c. desentralisasi fiscal d. desentralisasi ekonomi 8. Desentralisasi bermakanakewenangan mengurus, dan mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah.Pemerintah pusat hanya berperan sebagai berikut, kecuali…. a. supervisor, b. pemantau, c. pengawas dan penilai d. . 9. Perh atikan pernyataan dibawah ini 1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatyang semakin baik. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi. 3. Keadilandan Pemerataan. 4. persaingan antar daerah dan kota 5. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat Dari pernyataan di atas yang termasuk tujuan pemberian otonomi daerah, adalah…. a. 1,2,3,dan 4 b. 1,2,3,dan 5 c. 1,2, 4 dan 5 d. 2,3,4 dan 5 10. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, pernyataan tersebut terdapat dalam …. a. UUD 1945 pasal 18 ayat 1 b. UUD 1945 pasal 18 ayat 2 c. UUD 1945 pasal 18 ayat 3 d. UUD 1945 pasal 18 ayat 4 11. Otonomi Daerah mulai dilaksanakan pada tahun 2001 berdasarkan kepada… a. UU Nomor 23 tahun 1999 b. UU Nomor 32 tahun 2004 c. UU Nomor 33 Tahun 2004 d. UU Nomor 13 tahun 2008 12. Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 diatur dalam…. a. UU Nomor 3 Tahun 2005 b. Perpu Nomor 3 tahun 2005 c. UU Nomor 13 Tahun 2008 d. UU Nomor 23 Tahun 2008 13. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di Daerah a. Kabupaten dan Kota c.Provoinsi dan kota b. Provinsi dan kabupaten d. Kabupaten dan desa 14. Asas yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten; Daerah Kota, dan Desa, adalah …. a. tugas pembantuan c. dekonsentrasi b. desentralisasi d. sentralisasi 15. Kewenangan pemerintah pusat tersebut di bawah ini, kecuali …. a. Moneter c. Piskal b. Politik luar negeri d. Sosial budaya 16. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota, merupakan kewenangan…. a. Pusat b. Provinsi c. Kabupaten d. Kota 17. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya, adalah sebagai…. a. Badan legislatif b. Badan eksekutif c. Badan yudikatif d. Badan komunikatif 18. Fungsi DPR yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, yang meliputi pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap Raperda, serta hak anggota DPRD untuk mengajukan Raperda merupakan fungsi …. a. Anggaran b. Legislasi c. Pengawasan d. Penilaian 19. Fungsi DPR yang berkaitan dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah adalah …. a. Anggaran b. Legislasi c. Pengawasan d. Penilaian 20. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan, bahwa ”pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota anggotanya dipilih …. a. melalui pemilihan umum c. oleh kepala daerah b. pemilu kepala daerah d. oleh gubernur 21. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri ,adalah tugas dan wewenang…. a. DPRD Propinsi c. DPRD kota b. DPRD kabupaten d. DPR dan DPD 22. Hak DPRD tersebut dibawah ini , kecuali…. a. Interpelasi c. Angket b. Mengajukan pertanyaan d. Potokoler 23. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, adalah tugas dan wewenang…. a. DPRD b. DPD c. Kepala Daerah d. Instansi vertical 24. Sumber-sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah : Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas , kecuali … a. Hasil Pajak Daerah; b. Hasil Restribusi Daerah; c. Hasil Perusahaan Milik Daerah d. Dana Alokasi Khusus 25. Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan a. 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah b. 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah c. 30% untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Daerah d. 50% untuk Pemerintah Pusat dan 50% untuk Daerah